HMSTimes - What Happened Today? Bawaslu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak Dihadiri Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Bawaslu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak Dihadiri Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna

Bawaslu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tidak Dihadiri Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna

HMSTimes.com, Natuna- Sosialisasi hal penting dalam Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,Pelaksanaan Pemilu Serentak,Sistem Propesional Terbuka,penambahan kursi DPR,Parliamentary Threshold (PT). Diakan oleh Bawaslu namun tidak dihadiri panwaslu Kabupaen Natuna. Sehingha ketidak hadiran panwaslu kabupaten Natuna menjadi pertanyaan bagi semua pihak yang menghadiri.

Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung,(4/5/2018),di hotel Trend Cental di jalan Pramuka, Ranai. Dihadiri oleh anggota DPRD Natuna Wan Sofian,Edi Suprianto Staff Bawaslu,beberapa partai politik,komunitas Pemuda Natuna,(KOMUNA),organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia,(RAPI),serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Narasumber yaitu Anggota DPR RI komisi II Dwi Ria Latipah.

Rangkaian penjelasan dari narasumber latipah menjadi topik yang diangkat yaitu tentang mekanisme dan teknis penyelenggaraan pemilu pemilihan Presiden,eksekutif dan legislatif,(Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017).Diawal acara berlangsung dengan tenang dan tertib. Setelah penjelasan dari narasumber selesai diberikan  kesempatan untuk mempertanyakan yang dianggap kurang paham kepada seluruh yang menghadiri.

Salah seorang Kader Dewan Pengurus Partai PKS,Iman,mengatakan adanya kekurang siapan panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi yang berlangsung,keterlambatan waktu dan aspek yang dikarenakan ketidak hadiran komisioner panwaslu Kabupaten Natuna,sehingga terkesan narasumber anggota DPR RI Dwi Ria Latifah yang juga kader dari dari partai PDI Perjuangan sepertinya terkesan Reses.” Seharusnya yang mengadakan acara juga hadir,ini kita tidak melihat adanya komisioner Panwaslu.” Jelasnya

Selanjutnya dari kader Dewan Pengurus Partai Nasional Demokrat,(Nasdem),Wan Haris Munandar,menyayangkan hal sosialisasi yang hanya diberikan berupa satu tas tanpa buku panduan,(Materi),kenapa ini bisa terjadi,yaitu terkesan ketidaksiapan Panita. Berbicara realitis seharusnya Komisioner Panwaslulah yang berhubungan langsung dengan partai politik yang keberadannya di tingkat kabupaten,untuk kita melakukan segala hal,komunikasi,kordinasi,aturan dan peraturan keterkaitan dengan pemilu dalam hal sosialisasi yang berlangsung ini. Namun kita melihat tidak hadirnya Komisioner Panwaslu. Sehingga terkesan bukan sebuah acara sosialisasi,melainkan terkesan ceremonial.” jelasnya

Dari rangakaian kedua argumentasi tersebut Latifah mengucapkan terima kasih atas kritikan dan saran yang di lontarkan. Namun menurut penjelasannya bahwa dirinya diundang dalam hal ini untuk menjadi narasumber. Yang juga menjadi tugasnya selaku anggota DPR RI di komisi II. Namun dirinya juga merasa kaget tidak ada satupun Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna yang hadir.”Saya mohon maaf atas kondisi yang dianggap kurang diterima oleh seluruh peserta sosialisasi yang menghadiri.” Jelasnya Latifah

Disisi lain ketika di konfirmasi oleh HMSTimes.com,Staff Bawaslu Edi Supriyanto terkait sosialisasi ini sudah sepenuhnya diserahkan pelaksanaannya kepada Panwaslu Kabupaten Natuna. Ketidak hadiran komisioner panwaslu kabupaten Natuna dirinya belum bisa menjelaskan.” Ini tugas Komisioner Panwaslu,akan saya telusuri dulu apa sebenaranya yang terjadi, sehingga ketidak hadiran mereka kita tahu fakta sebab dan akibatnya.” Jelasnya

Ketika dikonfirmasi ketua komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna Khairur Rizal,(4/5/2018),melalui WhatsApp,(WA),mengatakan dan mengaku mereka tidak ada koordinasi dari jauh2 hari, kami baru mengetahui acaranya tanggal 1 mei 2018 kemarin. Sedangkan acara kami sudah di informasikan dari tanggal 25 april 2018 kemarin.

Selanjutnya Rizal juga mengatakan dan mengaku Iya,acara sosialisai yang berlangsung itu bersamaan dengan acara wajib kita yang diadakan provinsi. Untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia,(SDM),panwas menyongsong pemilu raya 2019 tentang penanganan pelanggaran,Terstruktur,sistematis dan massive,(TSM),dilaksanakan mulai hari ini pukul 09.00 sampai minggu 6 mei 2018.

Rizal juga mengatakan dikarenakan acara ini penanganannya secara bersama-bersama, jadi harus dipastikan setiap personal pengawas punya kemampuan dan pemahaman yang sama tentang penanganan pelanggaran dimaksu.”Oh ya..tentunya kami berharap semua pihak dapat memahami ini, karna sesungguhnya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas lembaga penyelenggara kita, yang ini juga harapan semua pihak tentunya.” Tutupnya

Lubis

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top