HMSTimes - What Happened Today? Ayanev : Ini Larangan Saat Pemilu Yang Perlu Untuk Diketahui | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Ayanev : Ini Larangan Saat Pemilu Yang Perlu Untuk Diketahui

Ayanev : Ini Larangan Saat Pemilu Yang Perlu Untuk Diketahui

HMSTimes.com, Natuna- Hal ini disampaikan ketika berlangsungnya Sosialisasi Pelanggaran Pemilu yang digelar oleh Panwascam Bunguran Timur,(5/6/2018),Dirunah makan sisi Basisir.  Komisioner Panwaslu Kabupaten Natuna divisi hukum dan pelanggaran, Ayanev Yulius,SH, mengatakan penyelenggara pemilu ada tiga yakni KPU, Pengawas pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP). DKPP inilah yang akan menindak KPU dan Pengawas pemilu bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu.

Ayanev menghimbau kepada peserta yang hadir untuk bisa menyampaikan hal – hal yang diperoleh dari sosialisasi ini hingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi pemilu mengingat pengawas pemilu masih kurang di Kabupaten Natuna . salah satu dalam  pemaparannya yaitu terkait larangan dalam kampanye diatur dalam UUD Nomor 7 Tahun 2017 Ayat (1) Pelaksana, Peserta,dan tim kampanye dilarang

  1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia
  2. Melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
  3. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya
  4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
  5. Mengganggu Ketertiban umum
  6. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
  7. Merusak dan/atau menghilangkan peraga kampanye peserta pemilu
  8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
  9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
  10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu

Ayanev menerangkan, pelanggaran merupakan tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan perundang – undangan yang ada. Pelanggaran pemilu dari dua sumber yakni temuan dan laporan masyarakat.“ Pengawasan pemilu berhasil ketika penindakan yang dilakukan sedikit pada proses pemilu. Sentra Gakkumdu yaitu Sentra penegakan hukum terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur bawaslu, Bawaslu provinsi dan atau bawaslu Kabupaten /Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, atau kepolisian Resor dan kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan atau kejaksaan  Negeri.” Ingat PNS dan  Kepala desa dan perangkat desa juga tidak boleh kampanye,” ujar Ayanev.

Lubis

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top