HMSTimes - What Happened Today? Audiensi KPNKU Meminta Pembaharuan Permen KP No.56 Kepada Kemeterian Kelautan | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Audiensi KPNKU Meminta Pembaharuan Permen KP No.56 Kepada Kemeterian Kelautan

Audiensi KPNKU Meminta Pembaharuan Permen KP No.56 Kepada Kemeterian Kelautan

HMSTimes.com, Jakarta- Audiensi yang dilakukan oleh koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara (KPNKU) di kementerian dan kelautan di gedung Minahabari 4 direktorat budidaya lantai 8, Henri Lumban Raja selaku kuasa hukum pada KPNKU meminta adanya pembaharuan tentang permen KP No.56 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran  lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (portunu spp.),  kepada Ibu menteri Susi Pudjiastuti melalui Dirjend kementerian  kelautan  yang diwakili oleh bapak Dr. Ir. Tri hariyanto, MM selaku sekretaris direktorat jenderal perikanan budidaya. Senin (19 /3/2018)

Adapun peserta yang ikut audiensi dari pihak koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara antara lain :

1.Edy purwanto selaku ketua

2.Mangatur Nainggolan sebagai penasehat

3.Jerman siregar selaku kuasa hukum

4.Robinsar sebagai sekretaris

5.Dan yulia sebagai bendahara

Dalam audiensi permen KP No.56 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran  lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (portunu spp.), ini kuasa hukum meminta agar peraturan menteri kelautan dan perikanan tersebut agar diperbaharui kembali yang mana bukanlah untuk menghapus permen KP n0.56 tersebut melainkan untuk dikaji ulang biar bagaimanapun peraturan kementerian kelautan tersebut sudah sangat benar khususnya bagi yang menangkap kepiting alam atau liar, akan tetapi sangat menghambat atau merugikan pada koperasi yang kami bentuk ini karena koperasi kami ini sudah berhasil mulai dari pembenihan hingga sanggup dipasarkan. Dan juga sangat merugikan pendapatan masyarakyat khususnya para anggota koperasi menggantungkan nasibnya pada koperasi produsen ini. jelas Henri.

Lanjut Henri, Kita juga mendukung program pemerintah untuk mendukung usaha mikro yang diantaranya seperti Nelayan yang hanya menggantungkan nasib pada Koperasi Produsen Kalimantan Utara ini, karena jika permen KP ini berlaku juga terhadap koperasi yang sudah berhasil mulai dari cara pembibitan cara pakan hingga berhasil dipasarkan, sudah bisa di pasti akan ada pengangguran besar-besar dan otomatis sudah berseberangan dengan program pemerintah, terangnya.

Melalui audiensi ini koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara menyampaikan kendala serta menjelaskan dampak yang akan dihadapi jika  permen KP No.56 tidak di tinjau ulang, kepada  Dirjend kementerian  kelautan  melalui Dr. Ir. Tri hariyanto, MM selaku sekretaris direktorat jenderal perikanan budidaya.

Jerman s.

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top