HMSTimes - What Happened Today? Apakah Nasib Latif Pribadi Di Ujung Tanduk"Sang Pengguna Anggaran? | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Apakah Nasib Latif Pribadi Di Ujung Tanduk”Sang Pengguna Anggaran?

Apakah Nasib Latif Pribadi Di Ujung Tanduk”Sang Pengguna Anggaran?

HMSTimes.com, Babel –  Pangkalpinang selasa 20/02/2018 Budik Wahyudi meminta keadilan dimuka persidangan saat menjalani persidangan Tipikor dengan no 19/pid.sus-tpk/2017/pn pgp kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di pengadilan negeri Tipikor Kota Pangkalpinang

Pada bacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU),  yang dibacakan kasi pidsus Kejari  Samhori yang menyeret Budik Wahyudi seorang diri selaku bendahara pengeluaran dewan kota Pangkalpinang, yang mana dalam kasus ini tidak melibatkan atasannya.

Padahal secara mekanisme, seluruh kebijakan yang di lakukan oleh Budik, pastilah telah mendapat persetujuan atasannya.

Isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU),  tentang perjalanan dinas 3 hari anggota dewan dalam rangka studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, konsultasi ke Deputi 4 Peningkatan Prestasi olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan konsultasi alat kelengkapan dewan ke DPRD DKI serta kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Palembang mengenai akreditasi Puskesmas .

Sehingga diperkirakan Negara dirugikan sebesar Rp.158.253 .197,00, yang telah dikucurkan ke 13 anggota dewan yang tak layak menerima nya.

Dalam proses pencairan dana, Budik Wahyudi tidak bisa bekerja sendiri karena harus melalui tahapan-tahapan prosedur administrasi penggunaan anggaran yaitu laporan dan tanda tangan, serta melalui persetujuan Notulis, PPTK, PPK, Kabag Keuangan, Pengguna Anggaran, Bendahara dan Dewan yang melakukan perjalanan dinas.

Dalam perjalanan sidang  telah terpanggil saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Robby Arbani dalam kesaksiannya mengakui sebagai notulis yang mendampingi 5 anggota dewan ke DPRD DKI dalam rangka studi banding penanganan banjir

Saksi Rizky dalam kesaksiannya mengakui sebagai notulis yang mendampingi 8 anggota dewan ke deputi 4 Kementerian  didampingi Ibu Lalita.Namun tidak terlaksana

Saksi Lalita kabid persidangan dalam kesaksian mengakui bahwa ia mendapat tugas untuk mendampingi 8 anggota dewan dan tidak terlaksananya pertemuan di kemenpora DKI Jakarta, dia mengambil uang SPPD tsb.

Sakai Syahril selaku kepala bagian keuangan dalam kesaksianya mengakui menandatangani berkas pencairan SPPD 13 Dewan yang tidak menjalankan tugasnya pada tanggal 6,7,8 Februari 2017.

Saksi Deddy sebagai selaku penjabat pembuat komitmen (PPK) dalam kesaksiannya mengakui menandatangani berkas pencairan SPPD 13 Dewan yang tidak menjalankan tugasnya pada tanggal

Saksi Latif pribadi adalah sekretaris dewan sekaligus pengguna anggaran yang dalam kesaksiannya mengakui menandatangani pencairan dana SPPD untuk 13 dewan yang tidak melaksanakan tugasnya

Saksi Bagya Tito Nugraha selaku penjabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dalam kesaksiannya mengakui menandatangani berkas pencairan SPPD 13 Dewan yang tidak menjalankan

Temuan Jaksa saat itu anggota Dewan tidak melaksanakan tugasnya, artinya telah terjadi pelangaran Tindak Pidana Korupsi Berjamaah dan telah merugikan Negara, untuk itu Jaksa memanggil Latif pribadi selaku pengguna anggaran dan Budi Wahyudi bendahara untuk tidak mencairkan SPPD kepada mereka.

Namun peringatan yang diberikan Jaksa itu tidak diindahkan hingga  permasalahan ini disidangkan yang hanya menyeret Budik Wahyudi bendahara sebagai tersangka dan terdakwa yang saat ini mendekam di Lapas Tuatunu seorang diri, apakah ini keadilan yang diputuskan oleh hakim, yang hanya menjadikan bendahara tersangka dan di jatuhi hukuman.

Dalam pembacaan tuntutannya Kamis,1 Februari JPU Meta menuntut bendahara Budik Wahyudi  1 tahun 6 bulan dengan denda Rp.50 juta subsider 3 bulan penjara dan menggantikan kerugian negara Rp. 158.253.197.

Namun JPU tidak menyinggung sama sekali keterkaitan peran serta Pengguna Anggaran Latif pribadi, PPTK, PPK juga  orang-orang yang telah menyebabkan diri Budi Wahyudi  terdakwa.

Dalam pantauan media hmstimes.com dalam perkara ini udah jelas dan terang-terangan, apakah setelah putusan Budik nanti pihak kejaksaan akan menetapkan tersangka Latif pribadi dkk menyusul budik hingga Hotel prodeo.

Jm

Editor : A.Z

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top