HMSTimes - What Happened Today? Aneh Bin Ajaib: "Pembangunan Perumahan di Tengah Hutan Bakau, Mendapat Izin dari Pemerintah Kota Batam". | HMSTIMES
You are here
Home > HMSNews > Berita > Aneh Bin Ajaib: “Pembangunan Perumahan di Tengah Hutan Bakau, Mendapat Izin dari Pemerintah Kota Batam”.

Aneh Bin Ajaib: “Pembangunan Perumahan di Tengah Hutan Bakau, Mendapat Izin dari Pemerintah Kota Batam”.

Perumahan yang berada ditengah hutan bakau di kecamatan Sagulung, Kota Batam

HMSTimes.com, Batam – Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti, mendirikan  bangunan perumahan ditengah tengah hutan bakau, di daerah sekitaran dapur 12 atau tepatnya di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, dan anehnya proyek pembangunan ini mendapat perizinan dari Pemerintah Kota Batam, meskipun harus merusak hutan bakau yang ada.

Saat awak media mendatangi lokasi proyek pembangunan perumahan tersebut, kamis (17/01/2018) lokasi  proyek masih tampak dikelilingi hutan bakau, dan lahan tempat berdirinya bangunan bangunan tersebut, terlihat sengaja diratakan dengan cara melakukan penimbunan yang diduga menggunakan tanah dari luar lokasi.

Hal itu dapat terlihat dari tingginya lokasi tanah bangunan dari  tanah disekelilingnya (hutan bakau) ,bahkan dilokasi bagian depan dari proyek pembangunan tersebut masih ada terlihat dua buah kendaraan laut (boat pancung ) yang terparkir, yang menandakan bahwa jika air laut pasang disekitar lokasi masih dapat dilalui oleh kendaraan laut.

Mendapati hal yang terlihat tidak wajar ini, yang mana perumahan berdiri ditengah hutan bakau, awak media mencoba menemui pimpinan perusahan pengembang di kantornya di bilangan Kecamatan Batu Aji, jumat (18/01/2018).

Kepada awak media, Siti yang merupakan General Meneger (GM) di perusahaan tersebut mengaku, bahwa perusahan mereka telah melengkapi semua perizinan yang  diperlukan, serta menunjukan kelengkapan legalitas perizinan yang telah mereka kantongi, namun saat awak media meminta salinan atau mengambil gambar dari surat-surat tersebut, Siti tidak memperkenankan.

“Untuk konfirmasi silahkan, tapi untuk meminta salinan dan mengambil foto kayaknya bukan kapasitasnya, saya juga disini mengikuti prosedur yang ada di perusahaan ini, yang mana tidak boleh memberikan dokumen ini kepada yang bukan ini nya gitu loh”,ujar Siti menjelaskan.

Siti juga pada kesempatan itu menunjukan dan menjelaskan surat surat yang dimiliki oleh perusahaan tempatnya bekerja.”Ini bukti pembayaran bakaunya juga ada dari Kementerian Kehutanan, dari Balai Pengelolahan Hutan Produksi Wilayah III juga ada”, ujar Siti sambil menunjukan berkas yang ada.

Saat awak media mempertanyakan tentang dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Analisa  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari kegiatan yang mereka kerjakan, kepada awak media Siti menjelakan, “UKL-UPL itu untuk luas lahan diatas 5 hektar Sedangkan untuk luas lahan dibawah 5 hektar itu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SSPL) karena untuk UKL-UPL, untuk luas lahan 5 hektar keatas, dan SSPL ini dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kita juga ada fatwa planologi yang di keluarkan oleh BP Batam, ujarnya kepada awak media.

Tentang surat keterangan domisili usaha, Camat Sagulung, Reza Khadafi yang dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp mengatakan,”Saya cek dulu sama staf saya”,tulisnya, namun sampai berita ini di unggah Camat Sagulung belum ada memberikan keterangan lebih lanjut.

(Ls)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top